Surabaya, Nusantaradigital.online – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur menggelar Sosialisasi terkait Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No 188/741/kpts/013/2023 tentang Klaster Logistik Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan pada akhir tahun 2023. Acara yang dilaksanakan di Hotel Southern Surabaya, Selasa (14/5/2024) ini bertujuan untuk memperkenalkan kebijakan baru serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana.
Dalam pembukaannya, Benny Sampirwanto, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jatim menyampaikan pentingnya klaster logistik sebagai bagian dari strategi mitigasi bencana dan peningkatan efisiensi distribusi logistik di daerah. “Karena PB adalah urusan bersama. Maka, perlu menyamakan pemahaman tentang tujuan dan maksud pembentukan Klaster Logistik, serta peran setiap pihak berdasarkan SK Gubernur,”ujarnya.
Disamping itu menurut Benny ada rujukan dari BNPB agar segera membentuk klaster logistik dengan dilandasi SK Gubernur, dengan adanya klaster logistik menjadi lebih mudah siapa berbuat apa karena memperjelas tugas, dan hak-hak lembaga yang terkait dengan penanganan bencana.
BPBD Jawa Timur, sebagai penyelenggara acara, serta didukung oleh Siap Siaga Jawa Timur yang merupakan program kerja sama pemerintah Indonesia dan Australia dalam penanggulangan bencana menekankan bahwa sosialisasi ini juga difokuskan pada upaya kesiapsiagaan dan penanganan darurat. Kepala BPBD Jawa Timur, melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jatim, Satriyo Nurseno SSTP MIP, menyatakan, “Klaster logistik akan membantu kita dalam mengkoordinasikan bantuan dan distribusi barang saat terjadi bencana. Dengan adanya klaster ini, kita bisa lebih siap dan sigap dalam merespons situasi darurat.”
Tidak hanya itu, ditambahkan Satriyo di dalam PB itu sendiri sudah ada Perban (Peraturan Badan) yang menjadi dasar dari Pemprov Jatim untuk segera membentuk klaster logistik, yang kedua adalah faktor luas wilayah dan intensitas bencana di Jawa Timur yang sangat tinggi juga menjadi pemicu lainnya.
“Mengurus logistik itu susah-susah gampang, ketika butuhnya apa datangnya apa, karena orang yang mau bantu itu tidak serta merta melihat kebutuhan kita di lapangan, tapi dia memberikan apa yang ada di dia. Itu yang menjadi salah satu kendala juga, ketika ada bencana masuk, tidak sedikit golongan-golongan yang menghambat jalur- jalur distribusi logistik yaitu menghambat sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Sementara di dalam 8 klaster ini terdapat 58 lembaga untuk dihimpun sehingga bisa mengkoordinasikan serta memperlancar pasokan-pasokan distribusi dari penyumbang-penyumbang bagi warga yang terdampak bencana,”terangnya.
Sosialisasi dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari pemerintah daerah, PMI Jawa Timur, organisasi kemasyarakatan, dan sektor swasta. Para peserta mendapatkan penjelasan mengenai struktur klaster logistik, wilayah yang termasuk dalam klaster, dan peran masing-masing pihak dalam pengelolaannya. Selain itu, BPBD Jatim juga memaparkan rencana kontingensi dan skenario penanganan bencana yang memanfaatkan klaster logistik.
Suprapto SSi MSi (Han), Pengolah Data Bagian Logistik, Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, juga memaparkan bahwa salah satu fokus utama dari klaster logistik adalah pengelolaan stok barang dan distribusi yang efektif selama masa tanggap darurat. “Dengan sistem yang terintegrasi, kita dapat memastikan bahwa bantuan sampai ke tangan yang membutuhkan dengan cepat dan tepat,” katanya.
Salah satu peserta, Hanif dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, mengapresiasi langkah BPBD dalam mensosialisasikan keputusan ini. “Ini adalah langkah yang sangat baik untuk memastikan semua pihak siap dan tahu apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi. Klaster logistik akan sangat membantu dalam koordinasi dan distribusi bantuan,” ujarnya.
Dengan sosialisasi ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat lebih memahami dan berperan aktif dalam implementasi kebijakan klaster logistik, serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana di Jawa Timur.
Senada dengan itu, Ancilla Bere, Koordinator Program Siap Siaga Jawa Timur mengatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dalam kegiatan hari ini mengingat kegiatan-kegiatan seperti ini akan sangat rawan berakhir di dalam ruangan saja sehingga perlu ditindaklanjuti BPBD sebagai Wakil Koordinator untuk melakukan rekapitulasi pendataan sumber daya yang ada dari anggota klaster logistik yang sudah ditetapkan melalui SK yang ada. “Saya rasa akan menjadi bagian dari satu rencana tindak lanjut yang akan dikawal oleh Siap Siaga yang tentunya bekerjasama dengan BPBD untuk kelanjutan pendataan sumber daya, yang kedua terkait SOP/Juknis ini nanti akan dibahas secara bilateral antara BPBD dan Dinas Sosial apakah kebutuhannya SOP atau lebih kecil ke juknis mengatur bagaimana supaya kluster ini dapat berfungsi pada fase sebelum, saat dan setelah bencana. Kemudian ada proses penguatan klaster logistik. Tadi sudah ada usulan untuk bimtek dan temanya akan disepakati, dan akan ada identifikasi tema-tema penguatan klaster logistik seiring waktu berjalan dan konsultasi bersama rekan-rekan dari dinsos dan juga anggota kluster,” terang Ancilla
Dan satu lagi yaitu perlu melakukan monev dan mendokumentasikan pembelajaran selama kurun waktu sekarang sampai dengan akhir tahun sehingga menjadi salah satu dasar untuk mengusulkan pentingnya perpanjangan SK Klaster Logistik untuk 5 tahun pertama dalam RPJMD baru nanti, lanjutnya.
Sektor logistik merupakan salah satu dari penyangga dalam situasi darurat atau dalam penanggulangan bencana dan sudah diketahui bersama bahwa sektor logistik ini dimiliki hampir seluruh perangkat daerah dan juga termasuk lembaga-lembaga non pemerintah sehingga perlu ada satu koordinasi yang menglompokkan pelaku-pelaku logistik dalam semua sektor untuk menyepakati bagaimana agar bantuan atau logistik ini dapat terselenggara secara efektif artinya satu tepat sasaran kemudian tepat guna dan secara kualitas dan kuantitas memadai. Ini salah satu tujuan pembentukan klaster yaitu membangun koordinasi efektif antara anggota klaster yang sudah tertulis di dalam SK.
“Harapan kami ada satu wadah untuk para pihak yang memiliki kapasitas dan logistik ini dapat berkoordinasi untuk meminimalisir atau tumpang tindih bantuan logistik dan juga untuk memastikan juga bahwa pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap warga yang terdampak bencana itu secara merata artinya tidak ada satupun yang tertinggal,”tutupnya. (why)
