Kepala Biro Ekonomi Prov. Jatim : Rp 3,2 Triliun DBHCHT Masuk ke Jatim

Budi Raharjo, SE, MSi

Surabaya,Nusantaradigital.online- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi fokus utama dalam pembangunan Provinsi Jatim di Tahun 2023. Khususnya terkait penanganan kemiskinan ekstrem, bagaimana Pemprov Jatim dibawah Biro Ekonomi, memberikan ulasannya melalui wwancara singkat dengan Kabiro Ekonomi Prov. Jatim. Budi Raharjo, SE, M.Si (BR) dengan Lintas Nusantara (LN);

LN : Sebelum lebih jauh, sebenarnya apa yang menjadi Tupoksi dari Biro Ekonomi pak?

BR: Biro Ekonomi jika dilihat dari tupoksinya ada 3 hal yaitu :

  1. Mensupport kebijakan-kebijakan makro dan mikro agar pertumbuhan ekonomi dan investasi itu bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ekonomi yang bagus dan kondusif itu impactnya adalah pada kesejahteraan masyarakat Jawa Timur (Jatim);
  2. Kita punya yang namanya BUMD, ini diharapkan menjadi perusahaan daerah yang mensupport percepatan dan memberikan andil dalam penerimaan daerah dan yang lain juga membantu meningkatkan kesejahetraan masyarakat;
  3. Biro ini juga berhubungan dengan bagaimana mengelola sumber daya alam yang salah satunya bersumber dari pertanian, pertanian ini sumber dari kekuatan Jatim, yang juga menjadi sumbernya ekonomi rakyat Jatim. Kalau kita tidak bisa mengolah sumber daya alam ini dengan baik, maka akan berhubungan erat dengan kemiskinan, karena apa kebanyakan warga miskin berhubungan dengan pertanian.

 

Kami juga ada program spesifik namanya pengelolaan dari hasil cukai tembakau, grand dari pemerintah pusat. Mendapatkan pendapatan tambahan berupa cukai. Jawa Timur ini menjadi provinsi penyumbang cukai terbesar se- Indonesia. Luas lahannya 52 persen ada di Jatim. Yang kedua dana transfer dari cukai  totalnya mencapai Rp 3,2 Triliun yang ditransfer ke Jatim. Itu belum termasuk kabupaten/kota, tergantung lahan yang dimiliki, contoh Kab. Pasuruan pasti dapat lebih banyak, karena lahan-lahan untuk tembakau besar. Ada sekitar 27 kab. yang mendapatkan alokasi dana cukai bagai hasil tembakau itu.

 

Dana transferan dari cukai itu mensupport terutama untuk dikembalikan lagi sesuai dengan kebutuhan. Kelompok intervensi itu adalah buruh tani, buruh pabrik, dan lain sebagainya. Kenapa ini yang menjadi penting, korelasinya adalah dengan kemiskinan. Apabila gagal panen buruh yang pra sejahtera ini, bila terjadi gejolak ekonomi mereka yang terkena lebih dulu, sehingga masuk kategori penduduk yang miskin ekstrem. Bagaimana caranya agar dana ini bisa mensupport  para petani dan buruh tembakau.

 

LN: Akhir tahun kemarin anggota DPRD Jatim Komisi C mengungkit salah satu BUMD untuk

       meningkatkan perbaikan kinerjanya. Menurut Bapak?

BR : Arahannya pak sekda ya memang mereka diangkat dan didirikan untuk mendapatkan keuntungan/profit. Untuk itu didoronglah manajemennya, kepemimpinannya untuk melakukan inovasi-inovasi, inisiatif dan kolaboratif, dengan melakukan upaya-upaya  efisiensi misalnya. Ada agenda kita akan mengundang seluruh BUMD dan seluruh anak perusahaannya untuk diberikan wawasan, langsung dengan Bapak sekda sendiri. Pada intinya mengingatkan dan mereka wajib membuat perjanjian kinerja berapa yang ditarget apa yang harus ditingkatkan dan apa yang mau dicapai. Mereka diberikan keleluasaan untuk melakukan efisiensi, inovasi, ataupun kolaborasi dengan pihak-pihak siapapun guna meningkatkan dan mencapai janji-janji kinerja.

 

Sebagaimana disampaikan bapak sekda bahwa ada upaya-upaya yang tidak harus berbentuk profit cash misalnya bersinergi dengan sesama BUMD yang ada, contoh PT SIER punya gudang kosong misalnya bisa disewakan untuk perusahaan yang pengadaan beras  dan perjanjiannya bukan dalam bentuk uang tetapi berupa partisipatoris, kerjasama dan itu bisa dicatat.

Contoh yang barusan kita lakukan kerjasama dengan bulog, nah ini contoh-contoh saja tetapi PJU (PT. Jatim Grha Utama) tetap harus untung, di sisi lain tetap membantu masyarakat dengan menekan biaya yang beredar di masyarakat.

Disamping dengan bulog bisa dengan kelompok-kelompok petani, nah, masalahnya di modal khn? Sekarang bisa dilihat, bagaimana sistem pengmbilan barangnya, ada yang cash, ada juga setengah harga, tinggal bagaimana PT. JGU bermain meyakinkan, khn bisnis itu tidak selalu harus modal tetapi keyakinan, dan kemitraan.

LN :  Bagaimana formula Bapak dalam hal ini, mengingat waktu periode bu Khofifah yang

        tinggal tersisa tahun ini ?

 

BR : Mempercepat pengendalian inflasi impactnya, selain pertumbuhan ekonomi, perbankan, investasi kemiskinan. Harus kerjasama dengan stakeholder yang banyak dan saling mensinergikan. Kerjasama dengan mitra-mitra penghasil suplay, dengan kelompok pertanian, industri, salah satu seninya di biro ini adalah mengkolaborasikan, itu jangka panjangnya sedangkan jangka pendek dengan pembiayaan, lumbung pangan, operasi pasar.

Bagaimana bisa memberikan suplay dan demand, intervensinya bisa kita siapkan agar tepat sasaran.  (why)

By why hum

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Verified by MonsterInsights