Sekretaris BPBD Prov. Jatim, Andhika Nurrahmad Sudigda, ST, M.Si,
Sidoarjo, Nusantaradigital.online- Teknologi dan Informasi semakin membuktikan perannya yang krusial dalam penanggulangan berbagai bencana alam. Ditengah ancaman kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur, Teknologi Manajemen Krisis (TMC) telah membuktikan dirinya sebagai sekutu tak ternilai dalam upaya mengatasi krisis tersebut.
Kekeringan yang berkepanjangan telah menimbulkan dampak serius pada ketersediaan air bersih dan pertanian di beberapa kabupaten di Jawa Timur. Sebagaimana diketahui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyebutkan bahwa musim kemarau 2023 di Jawa Timur diperkirakan terjadi pada Mei 2023 hingga September 2023. Dimana puncak musim kemarau akan terjadi di bulan Agustus 2023 dan akhir Juli 2023 bagi sebagian wilayah di Jatim.
BNPB menyebutkan bahwa Jatim memiliki tingkat bahaya kekeringan yang cukup tinggi. Pasalnya, kekeringan di Jawa timur Tahun 2023 berpotensi terjadi di 27 Kabupaten/kota terdiri dari 1.617 dusun, 844 desa/kelurahan dan 221 Kecamatan.
Estimasi Penduduk terdampak dari kekeringan di Jawa Timur tahun 2023 sebanyak 1.6664.433 jiwa/655.277 KK. Sebanyak 844 desa/kelurahan terbagi dalam 500 kering kritis, 253 kering langka dan 91 kering langka terbatas.
Untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang berkelanjutan, BPBD Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan beberapa institusi terkait akan melaksanakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) . “TMC itu akan bekerjasama dengan BNPB dan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), karena sekarang ini pengampu TMC adalah BNPB. Nanti kami akan bersurat ke BNPB,”ungkap Suprapto, S.Si, M.Si, Pengolah Data BPBD Prov. Jatim kepada LN.
Menurutnya, sudah keluar surat Peringatan Dini Kekeringan Meteorologis dari BMKG Jatim, di dalam surat itu disebutkan bahwa prediksi potensi kekeringan di Jawa Timur yang akan berdampak pada kekeringan hidrologis, pertanian dan sosial.
Peringatan dini kekeringan meteorologis dengan status siaga hingga awas diperkirakan akan meluas hingga Oktober 2023. Daerah dengan status awas meliputi Kab. Bangkalan, Kab. Banyuwangi, Kab. Bojonegoro, Kab. Bondowoso, Kab. Jombang, Kab. Kediri, Kab. Lumajang, Kab. Mediun, Kab. Mojokerto, Kab. Nganjuk, Kab. Ngawi, Kab. Pasuruan, Kab. Ponorogo, Kab. Probolinggo, Kab. Sidoarjo, Kab. Sampang, Kab. Situbondo, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kota Pasuruan dan Kota Surabaya.
Sedangkan status siaga diantaranya Kab. Blitar, Kab. Gresik, Kab. Jember, Kab. Lamongan, Kab. Magetan, Kab. Malang, Kab. Pacitan, Kab. Pamekasan, Kab. Sampang, Kab. Sumenep, Kab. Tuban, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, dan Kota Probolinggo.
BMKG memberikan rekomendasi untuk daerah-daerah dengan status peringatan dini meteorologisnya perlu dilakukan langkah salah satunya adalah TMC. “Sudah keluar surat dari BMKG Juanda terkait dengan ancaman klimatologi itu salah satu poinnya ditekankan untuk menangani masalah kekeringan dengan menggunakan TMC itu,”ujarnya.
Untuk menanggulangi bencana terkait dengan hidrometeorologi, TMC tidak boleh jatuh di lokasi yang nantinya akan berpotensi bencana banjir atau tanah longsor. Misalnya, sebelum awan itu sampai ke lokasi sudah harus dijatuhkan terlebih dahulu seperti di laut, atau sekitarnya, yang memang tidak akan menimbulkan bencana.
Sedangkan yang akan dilakukan saat ini adalah dengan mengurangi efek dari bencana kekeringan atau elnino ini yaitu dengan cara menjatuhkan air di tempat terjadi kekeringan. Dan fungsi dari TMC sendiri bisa untuk mengisi waduk. “ Waduk ini khn sekarang surut ya untuk perairan, nah itu bisa diisi dengan menggunakan TMC atau dengan menurunkan hujan di beberapa tempat yang memang ekstrem kekeringannya,”tambahnya.
Cara kerja dari TMC sendiri dibutuhkan bibit awan yang akan disemai. Pertumbuhan dari awan itu sendiri yang bisa memberikan prediksi adalah dari BMKG.
Sudah ada 16 kab/kota mengeluarkan status darurat terkait dengan kekeringan yaitu 4 tanggap darurat dan 12 siaga darurat di seluruh Provinsi Jawa Timur. “Untuk mengantisipasinya kita sudah bekerjasama dengan BPBD kab/kota untuk melakukan distribusi droping air bersih, dan sudah dilakukan oleh BPBD kab/kota sebanyak 17 yang ada di wilayah Jawa Timur,”ujarnya.
BPBD sendiri sudah mengirimkan kurang lebih 350 tandon dan 10 ribu jerigen yang didistribusikan ke seluruh BPBD yang ada di kab/kota seluruh provinsi Jawa Timur untuk mengatasi kekeringan. Rata-rata yang dipakai satu tangki berjumlah 6 ribu liter untuk sekali pengiriman, tetapi ada beberapa seperti Kab. Mojokerto sehari bisa sampai 4 tangki.
“Kalau seluruh wilayah Madura hampir setiap hari ada pengiriman air, khususnya kekeringan ini, sedangkan rencana untuk melakukan TMC kita harus berkoordinasi dulu dengan BMKG terkait bibit awannya, kemungkinan akan ada atau tidak. Dan kita akan berkoordinasi dengan BNPB, saat ini memang sudah ada rencana untuk kearah TMC,”lanjutnya.
Sementara itu Kalaksa BPBD Jatim, melalui Sekretarisnya Andhika Nurrahmad Sudigda, ST, M.Si, mengatakan jika belum ada solusi permanen, untuk daerah-daerah kering itu kecuali masih dengan droping air bersih. “Kalau dari BPBD droping air iya setiap tahun, apalagi sekarang dropingnya mau kita tambahkan di P-APBD,”ungkapnya saat ditemui dikantornya.
Dikatakan, untuk kegiatan TMC sendiri masih belum final 100 persen, dan masih diusulkan kepada BNPB, tetapi memang antisipasi cuaca ekstrem ini TMC. “Baru dengar saja belum dibahas di rapat, mungkin baru usulan, intinya antisipasi cuaca esktrem ini memang TMC, kapan waktunya belum tahu.”katanya.
Menurut Andhika yang juga mantan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan (PK) ini, memang setiap tahun BPBD melakukan droping di daerah-daerah kantong kering, karena untuk sumur bor biayanya masih tidak memungkinkan.
Sedangkan pipanisasi juga terkendala biaya yang cukup mahal, hanya memang kewenangannya di PU Cipta Karya, sedangkan BPBD hanya mengusulkan saja. Dicontohkannya, saat di Ngoro, juga setelah dicek di PU ternyata holistiknya tidak ada dan juga ada wacana akan diambilkan air dari Air terjun Dlundung, tetapi masih dalam proses kajian karena terkendala jarak yang cukup jauh sekitar 15 km.
Dengan pipanisasi lanjutnya, masyarakat belum siap untuk biaya listrik dan operasionalnya yang mahal, misalnya pompanya sudah dibiayai oleh pemerintah, tetapi biaya yang lain ini tidak mudah. “Tetapi pemerintah tetap harus intervensi salah satunya dengan pipanisasi, seperti di Madiun masyarakat sudah swadaya untuk memperbaiki sendiri sedangkan materialnya dibantu oleh Pemprov,”pungkas Andhika. (why)
