Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan hal tersebut saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) XI DPC Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Surabaya di Shangri-La Hotel Surabaya, Senin (14/9/2026).
Surabaya, nusantaradigital.online – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong penguatan pengawasan distribusi energi bersubsidi, terutama di tingkat penyalur. Perbedaan harga antara produk bersubsidi dan komersial dinilai dapat membuka celah pergeseran konsumen yang seharusnya tidak menerima subsidi.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan hal tersebut saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) XI DPC Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Surabaya di Shangri-La Hotel Surabaya, Senin (14/9/2026).
Menurut Emil, tantangan distribusi energi saat ini tidak hanya memastikan pasokan tersedia. Pemerintah bersama Pertamina dan Hiswana Migas juga harus memastikan produk bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Dinamika harga tersebut juga memicu dorongan bagi kelompok yang seharusnya tidak berhak untuk beralih menggunakan produk energi bersubsidi. Sehingga memerlukan pengawasan ekstra di tingkat penyalur,” ujar Emil.
Ia mengatakan energi memiliki posisi penting dalam aktivitas masyarakat, mulai rumah tangga, transportasi, logistik hingga dunia usaha. Karena itu, kelancaran distribusinya tidak bisa dilepaskan dari kondisi perekonomian daerah.
Emil menilai rantai pasok energi di lapangan memiliki persoalan yang kompleks. Hiswana Migas sebagai salah satu unsur dalam jaringan distribusi dinilai memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Banyak yang menganggap pasokan energi yang lancar sebagai sesuatu yang wajar, padahal tata kelola logistik dan rantai pasok energi di lapangan merupakan proses yang sangat kompleks dan penuh tantangan. Di sinilah Hiswana Migas memiliki peran yang sangat penting,” katanya.
Subsidi Harus Tetap Terkendali
Emil juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara stabilitas harga energi dan kemampuan fiskal negara.
Ia menyebut pemerintah pusat telah memberikan jaminan untuk menjaga harga BBM bersubsidi seperti Pertalite tetap stabil hingga akhir 2026. Namun, kebijakan tersebut perlu diikuti pengendalian distribusi agar beban subsidi tidak berkembang secara tidak terukur.
Menurut Emil, ruang fiskal pemerintah juga dibutuhkan untuk membiayai sektor prioritas lainnya, termasuk pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur.
Karena itu, ia mendorong penguatan sistem pengendalian serta pembatasan pembelian melalui program Subsidi Tepat.
“Tentu kita dorong pelaksanaan sistem pengendalian dan pembatasan pembelian seperti Subsidi Tepat, serta memotivasi masyarakat bawah dan pelaku UMKM agar terdaftar secara resmi sebagai penerima yang sah,” tuturnya.
Penguatan pengawasan tersebut menjadi semakin penting di tengah dinamika geopolitik yang membuat komoditas energi semakin sensitif. Pemerintah daerah berharap koordinasi dengan Pertamina dan pelaku usaha distribusi dapat dilakukan secara konsisten untuk mengantisipasi persoalan di lapangan.
Energi dan Aktivitas Ekonomi
Emil juga mengaitkan stabilitas energi dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Berdasarkan data BPS, ekonomi Jawa Timur pada Triwulan II 2026 tumbuh 5,72 persen secara tahunan. Pada periode yang sama, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas mencatat pertumbuhan 16,86 persen secara tahunan.
Menurut Emil, kondisi energi yang stabil dapat membantu menjaga aktivitas ekonomi sekaligus meredam potensi gejolak harga yang muncul akibat gangguan pasokan.
“ Sektor energi yang stabil terbukti efektif meredam gejolak inflasi dan mencegah timbulnya efek spekulatif yang berpotensi mengganggu perekonomian daerah,” ujarnya.
Karena itu, Muscab XI DPC Hiswana Migas Surabaya diharapkan tidak hanya menjadi agenda internal organisasi, tetapi juga menjadi ruang untuk mengevaluasi persoalan distribusi energi dan menyusun masukan bagi pemangku kepentingan.
Emil menyebut tema reaktualisasi peran Hiswana Migas menjadi momentum untuk mengidentifikasi berbagai persoalan sekaligus memperkuat pola kerja sama antara pemerintah, Pertamina dan pelaku usaha.
“Maksud reaktualisasi peran Hiswana Migas dalam tema hari ini artinya akan diidentifikasi melalui Muscab ini masukan dan saran agar kedua pihak bisa bekerja sama lebih baik lagi,” katanya.
Pemprov Jatim berharap hasil musyawarah dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk memperbaiki distribusi energi bersubsidi maupun nonsubsidi. Selain menjaga ketersediaan, aspek ketepatan sasaran dan kualitas pelayanan juga menjadi perhatian.
“Banyak masalah di lapangan yang harus kita tangani bersama. Dengan komunikasi yang baik Insya Allah dengan kerja sama yang baik, kita bisa menjawab tantangan ini,” pungkas Emil.
Muscab XI DPC Hiswana Migas Surabaya turut dihadiri jajaran DPP Hiswana Migas, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Dinas ESDM Jawa Timur serta peserta musyawarah. (mel)
