Kadisnakertrans Jatim, Sigit Priyanto, saat Membuka dan Memberikan arahan (tengah).
Surabaya, Nusantaradigital.online – Kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Jawa Timur terus diperluas. Tak lagi berhenti pada pelatihan keterampilan, penyandang disabilitas kini didorong untuk benar-benar masuk dan bekerja di sektor formal melalui kolaborasi lintas lembaga.
Hal itu menjadi salah satu pesan utama dalam Pembukaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Sektor Formal yang digelar di Galeri Disabilitas Kinasih dan UPT (GADISku) Surabaya, Jumat (4/9/2026).
Program tersebut merupakan hasil kolaborasi GADISku Surabaya bersama Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa Timur, melalui program kerja sama Kementerian Ketenagakerjaan dengan BAZNAS RI.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Sigit Priyanto mengatakan, program tersebut menjadi langkah nyata untuk memastikan penyandang disabilitas memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam dunia kerja.
Menurutnya, pemberdayaan penyandang disabilitas tidak cukup hanya dilakukan melalui pembinaan dan pelatihan. Yang tidak kalah penting adalah memastikan keterampilan yang dimiliki dapat menjadi pintu masuk menuju pekerjaan dan penghasilan yang layak.
“Program pelatihan sekaligus penempatan tenaga kerja disabilitas di sektor formal ini menjadi bagian dari upaya kita bersama dalam pemberdayaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memastikan terpenuhinya hak kesetaraan rekan-rekan disabilitas,” ujar Sigit dalam sambutannya.
Ia menegaskan, keterlibatan perusahaan yang membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas juga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif.

Karena itu, Sigit memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang bersedia memberikan ruang bagi tenaga kerja penyandang disabilitas untuk berkarier di sektor formal.
ULD Jangan Hanya Menjadi Tempat Layanan
Sigit juga mendorong agar keberadaan ULD Ketenagakerjaan di Jawa Timur semakin aktif memberikan layanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh penyandang disabilitas.
Menurut dia, program pelatihan sekaligus penempatan ini dapat menjadi rintisan praktik baik bagi ULD ketenagakerjaan lainnya.
ULD diharapkan tidak hanya memberikan layanan secara administratif, tetapi juga mampu membangun jejaring dengan dunia usaha, sehingga dapat mempertemukan kompetensi penyandang disabilitas dengan kebutuhan perusahaan.
“ULD ketenagakerjaan berfungsi sebagai perantara pasar kerja, menjadi penghubung antara kemampuan disabilitas dengan kebutuhan spesifik perusahaan atau dunia kerja,” jelasnya.
Dengan pola tersebut, kebutuhan perusahaan dan kompetensi tenaga kerja penyandang disabilitas dapat dipertemukan secara lebih tepat. Pada akhirnya, proses pemberdayaan tidak berhenti pada pelatihan, tetapi berlanjut hingga kebekerjaan dan kemandirian.
Dari Charity Menjadi Pemenuhan Hak
Lebih jauh, Sigit menilai program tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam pelayanan terhadap penyandang disabilitas.
Jika sebelumnya pendekatan terhadap penyandang disabilitas lebih banyak bersifat charity atau bantuan, kini orientasinya bergerak menuju pendekatan berbasis hak asasi manusia (human rights).
Artinya, penyandang disabilitas tidak ditempatkan semata-mata sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai individu yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, pekerjaan, penghasilan dan kehidupan yang layak.
“Layanan disabilitas saat ini telah bergeser orientasinya dari berbasis charity menjadi berbasis hak asasi manusia,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan BAZNAS RI yang menginisiasi kerja sama tersebut.
Apresiasi juga diberikan kepada Direktur GADISku Surabaya Edy Cahyono beserta jajaran yang selama ini aktif memberikan pendampingan dan pembinaan kepada penyandang disabilitas.
Menurut Sigit, pendampingan semacam itu memiliki arti penting untuk mendorong penyandang disabilitas bangkit, berdaya dan pada akhirnya mampu hidup lebih mandiri.
Jatim Dorong Semakin Banyak Dunia Usaha Terlibat
Program pelatihan dan penempatan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, dunia usaha dan penyandang disabilitas.
Sigit berharap model kolaborasi tersebut dapat terus dikembangkan dan membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai program pemberdayaan.
“Besar harapan saya program ini dapat berjalan dengan baik dan dimanfaatkan sebaik mungkin demi keberpihakan kita bersama terhadap penyandang disabilitas,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan program tidak hanya diukur dari berapa banyak peserta yang mengikuti pelatihan, tetapi juga dari seberapa jauh pelatihan tersebut mampu mengantarkan peserta menuju dunia kerja.
Dengan demikian, pelatihan bukan menjadi garis akhir, melainkan jembatan menuju kemandirian dan kehidupan yang lebih sejahtera.
“No one left behind,” tegas Sigit, menutup sambutannya. (why)

