SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat upaya pengurangan risiko bencana melalui Program Pesantren Tangguh Bencana (PESTANA). Program yang melibatkan pesantren sebagai garda terdepan edukasi dan kesiapsiagaan kebencanaan itu kini telah masuk dalam program prioritas Pemprov Jatim periode 2025-2030.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Jawa Timur, Agung Subagyo, melalui keterangan resmi bidang terkait menjelaskan bahwa PESTANA merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
“Program Pesantren Tangguh Bencana menjadi salah satu bentuk pemberdayaan pesantren dalam rangka meningkatkan peran strategis pesantren pada pembangunan daerah, khususnya dalam upaya pengurangan risiko bencana,” ujarnya.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya menjadi bagian dari pelaksanaan regulasi daerah, tetapi juga telah ditetapkan sebagai program prioritas dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2030. Program ini mendukung arah pembangunan daerah melalui Misi Kesembilan RPJMD Jawa Timur, yakni mewujudkan “Jatim Lestari” dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.
Sebagai sekretariat Tim PESTANA Provinsi Jawa Timur, Biro Kesra memiliki tugas mengoordinasikan berbagai pemangku kepentingan mulai dari BPBD, Kementerian Agama, Jaringan Kemanusiaan Santri Nasional (JKSN), hingga kalangan pesantren. Untuk memastikan kolaborasi berjalan efektif, Biro Kesra secara rutin menggelar Forum Group Discussion (FGD) setiap tiga bulan sekali.
FGD tersebut menjadi wadah koordinasi, komunikasi, sekaligus evaluasi perkembangan program yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah dan lembaga terkait.
“Biro Kesra memfasilitasi pertemuan berkala guna memastikan seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama dalam pengembangan Program PESTANA di Jawa Timur,” terang Agung.
Selain memfasilitasi koordinasi, Biro Kesra juga mendorong pembentukan Tim PESTANA Kabupaten/Kota melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 41505 Tahun 2025 tentang Dukungan Fasilitasi Program Pesantren Tangguh Bencana se-Jawa Timur.
Berbagai intervensi konkret telah dilakukan dalam program ini. Mulai dari pembentukan satuan tugas kebencanaan di lingkungan pesantren, edukasi dan literasi bencana, hingga pelatihan keterampilan tanggap darurat bagi santri dan pengelola pesantren. Langkah tersebut dinilai penting mengingat pesantren merupakan salah satu pusat pendidikan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam membangun budaya sadar bencana.
Selain itu, Biro Kesra juga melakukan inventarisasi kegiatan PESTANA yang dijalankan oleh berbagai perangkat daerah serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap progres pembentukan tim di tingkat kabupaten/kota.
Hingga pertengahan tahun 2026, capaian program menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Sebanyak 10 Tim PESTANA Kabupaten/Kota telah terbentuk di berbagai daerah di Jawa Timur. Jumlah tersebut melampaui target yang sebelumnya ditetapkan sebanyak tujuh kabupaten/kota setiap tahun.
“Indikator keberhasilan program saat ini diukur dari pembentukan Tim PESTANA di daerah. Alhamdulillah, capaian yang ada sudah melampaui target yang ditetapkan,” katanya.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih menjadi perhatian. Di antaranya rendahnya implementasi program di beberapa daerah, belum meratanya dukungan pemangku kebijakan, keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya tim siaga bencana, hingga rendahnya kapasitas sumber daya manusia di bidang kebencanaan.
Karena itu, Pemprov Jatim terus melakukan percepatan implementasi melalui sosialisasi, surat edaran gubernur, serta advokasi di lima wilayah Bakorwil Jawa Timur.
Penguatan Program PESTANA dinilai semakin mendesak mengingat tingginya potensi risiko bencana di Jawa Timur. Data Tim PESTANA menunjukkan bahwa dari total sekitar 7.426 pesantren di Jawa Timur, sebanyak 7.257 pesantren berada pada wilayah yang memiliki potensi risiko bencana.
Kondisi tersebut menjadikan pesantren sebagai salah satu elemen penting dalam membangun ketangguhan masyarakat menghadapi berbagai ancaman bencana, baik banjir, tanah longsor, kekeringan maupun bencana hidrometeorologi lainnya.
“Pesantren memiliki potensi besar dalam mendukung ketangguhan bencana. Karena itu diperlukan penguatan kebijakan, dukungan lintas sektor, serta pembentukan tim siaga bencana agar program ini berjalan optimal,” tegasnya. (why)
