Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi.
Surabaya, Nusantaradigital.online – Anggota DPR RI sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi, menegaskan pentingnya pemahaman yang utuh terhadap peran perempuan dalam kehidupan sosial dan politik. Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Sekolah Politik Perempuan yang digelar KOHATI Badko HMI Jawa Timur di Asrama Transito Surabaya.
Menurut Ali Mufthi, perempuan memiliki posisi strategis dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak bisa dipisahkan dari laki-laki, melainkan harus dipahami sebagai relasi yang saling melengkapi. Ia menilai, diskursus kesetaraan gender perlu ditempatkan secara proporsional dengan tetap mempertimbangkan nilai sosial dan budaya.
“Perempuan harus mampu menunjukkan eksistensi dan jati dirinya. Ketika itu dilakukan, maka peran perempuan akan menemukan tempatnya secara alami, termasuk dalam ruang publik dan politik,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa kehadiran perempuan dalam politik tidak cukup hanya sebatas pemenuhan kuota keterwakilan 30 persen, tetapi harus diiringi dengan kapasitas dan kesiapan yang matang.
“Jangan hanya hadir secara formalitas. Perempuan harus benar-benar memahami peran dan tanggung jawabnya, sehingga bisa memberi kontribusi nyata dalam kebijakan publik,” tegasnya.
Kegiatan Sekolah Politik Perempuan ini berlangsung selama 25–27 April 2026 dan diikuti oleh 35 peserta dari 16 cabang HMI se-Jawa Timur. Program ini menjadi langkah strategis KOHATI dalam meningkatkan kapasitas kader perempuan agar lebih siap menghadapi dinamika politik ke depan.
Ketua Umum Badko HMI Jawa Timur, Yusfan Firdaus, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi juga ruang pembentukan karakter dan kepemimpinan kader perempuan.
“Perempuan hari ini tidak lagi cukup berada di ranah domestik. Mereka harus hadir di ruang publik, termasuk dalam politik, untuk ikut mengawal kebijakan yang berpihak pada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti Widya Putri, dalam stadium general-nya menekankan bahwa politik adalah momentum yang harus dimanfaatkan, terutama oleh perempuan.
“Momentum itu tidak datang dua kali. Ketika kesempatan hadir, harus dimaksimalkan dengan kapasitas dan kerja nyata,” ujarnya.
Ia juga menyoroti besarnya kontribusi perempuan dalam sektor ekonomi, khususnya UMKM, yang didominasi oleh perempuan. Hal ini menjadi bukti bahwa perempuan memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan, baik di sektor ekonomi maupun kebijakan publik.
Lebih dari sekadar pelatihan, kegiatan ini menjadi titik awal lahirnya kesadaran baru bahwa perempuan bukan lagi pelengkap dalam demokrasi, melainkan aktor utama yang turut menentukan arah kebijakan.
Semangat yang terbangun selama tiga hari itu kini dibawa pulang oleh para peserta ke daerah masing-masing—bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi sebagai komitmen untuk bergerak dan mengambil peran. (why)
