Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jawa Timur, Gatot Soebroto.
Sidoarjo, Nusantaradigital.online – Pemangkasan anggaran tidak lantas membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur menurunkan target perlindungan masyarakat dari risiko bencana. Ditengah keterbatasan fiskal, BPBD Jatim justru menggeser strategi dengan memperkuat kolaborasi lintas lembaga dan komunitas sebagai kunci keberlanjutan program kebencanaan.
Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jawa Timur, Gatot Soebroto, saat ditemui di kantornya, Jumat (6/2/2026). Ia mengakui, sejumlah program unggulan mengalami penyesuaian volume akibat efisiensi anggaran, namun substansi penguatan ketangguhan masyarakat tetap menjadi prioritas.
“Beberapa program memang kami kurangi volumenya, seperti Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Tapi ini tidak berarti kualitas atau dampaknya ikut turun,” ujar Gatot.
Ia mencontohkan, program Destana dan SPAB yang sebelumnya bisa menjangkau hingga 40 lokasi dalam setahun, kini disesuaikan menjadi sekitar 10–20 lokasi. Namun, keterbatasan itu ditutup dengan keterlibatan aktif relawan, organisasi profesi guru, perguruan tinggi, hingga organisasi keagamaan besar seperti NU dan Muhammadiyah.
Menurut Gatot, pendekatan kolaboratif justru memperluas jangkauan edukasi kebencanaan secara organik, terutama di sekolah dan komunitas masyarakat. Relawan dan mitra melakukan edukasi secara swakarsa, sementara BPBD berperan sebagai penguat kurikulum, fasilitator, dan pengendali mutu.
“Kalau hanya mengandalkan APBD, jelas tidak cukup. Tapi dengan kolaborasi, edukasi kebencanaan bisa menjangkau lebih luas dan berkelanjutan,” tegasnya.
Fokus Pesantren dan Gudang Logistik
Ditengah penyesuaian program, BPBD Jatim memilih memprioritaskan Pesantren Tangguh Bencana (Pestana) sebagai salah satu fokus utama. Program ini dijalankan bersama Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kementerian Agama, mengingat pesantren memiliki basis komunitas yang kuat dan berperan strategis dalam edukasi kebencanaan.
Selain itu, BPBD Jatim juga menuntaskan pembangunan gudang logistik baru yang akan difungsikan penuh pada tahun ini untuk memperkuat respons tanggap darurat. Gatot menilai penguatan logistik menjadi krusial, terutama menghadapi meningkatnya frekuensi dan kompleksitas bencana akibat perubahan iklim.
“Bencana sekarang tidak lagi bisa diprediksi secara sederhana. Adaptasi perubahan iklim harus menjadi bagian dari perencanaan kebencanaan,” ujarnya.
Edukasi Inovatif, PAD Masih Dikaji
Menariknya, ditengah tekanan anggaran, BPBD Jatim tetap mengembangkan inovasi edukasi publik. Fasilitas seperti VR kebencanaan, wahana edukatif, hingga mini-zoo tematik dikembangkan untuk meningkatkan kesadaran bencana sejak usia dini melalui pendekatan yang lebih komunikatif.
Namun, saat ditanya soal kemungkinan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari fasilitas BPBD, Gatot menegaskan bahwa BPBD bukan institusi penghasil PAD. Meski demikian, evaluasi pemanfaatan fasilitas seperti lapangan olahraga dan area edukasi tetap dilakukan dengan melibatkan BPKAD dan Bapenda.
“Kami tidak mengejar PAD, tapi kalau ada potensi pemanfaatan fasilitas yang tidak mengganggu fungsi utama, tentu kami kaji secara hati-hati,” katanya.
Tantangan Rekonstruksi
Gatot juga tidak menutup mata terhadap keterbatasan anggaran pada sektor rehabilitasi dan rekonstruksi (RR). Ia mengakui, tidak semua wilayah terdampak bencana dapat ditangani secara optimal dalam satu tahun anggaran.
“Harus realistis. Rekonstruksi dilakukan sesuai prioritas dan kemampuan fiskal. Karena itu, sinergi dengan kementerian dan lembaga lain menjadi mutlak,” pungkasnya. (why)
