Surabaya, Nusantaradigital.online – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik dan mengambil sumpah jabatan enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upacara yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (14/7/2026).
Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Tim Penguji Kompetensi Teknis, jajaran kepala perangkat daerah, serta para tamu undangan.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa mutasi kali ini merupakan rotasi jabatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi, bukan promosi jabatan.
“Rotasi ini murni dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi. Tidak ada yang bersifat promosi, semuanya merupakan penugasan baru agar roda pemerintahan berjalan semakin efektif,” ujar Khofifah.
Ia menjelaskan, sejumlah jabatan yang ditinggalkan sementara akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) hingga seluruh proses seleksi terbuka dan penyesuaian struktur organisasi selesai dilaksanakan sesuai hasil uji kompetensi serta persetujuan Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Khofifah, kondisi tersebut menuntut para pejabat menjalankan amanah di dua posisi sekaligus. Meski demikian, ia meminta agar kualitas pelayanan publik tidak mengalami penurunan.
“Saya berharap tidak ada yang kurang dan tidak ada yang tertinggal dari proses layanan maupun kinerja, baik di tempat baru maupun pada jabatan sebelumnya yang sementara masih dijalankan sebagai Plt.,” tegasnya.
Percepat Transformasi Digital Pelayanan Publik
Dalam arahannya, Khofifah memberi perhatian khusus terhadap percepatan transformasi digital di seluruh perangkat daerah, terutama pada layanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Ia meminta setiap OPD segera mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital agar masyarakat tidak lagi bergantung pada pelayanan tatap muka.
“Kita ingin pelayanan publik semakin transparan, akuntabel, dan cepat. Pertemuan face to face dalam proses pelayanan harus bisa diminimalisasi, bahkan jika memungkinkan dihindarkan sama sekali. Masyarakat cukup berinteraksi melalui sistem yang telah dibangun,” katanya.
Menurutnya, digitalisasi pelayanan merupakan salah satu langkah strategis untuk mencegah praktik yang tidak diinginkan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.
Selain itu, seluruh pejabat diminta terus menjaga komitmen integritas melalui implementasi pakta integritas yang telah ditandatangani sebagai pedoman dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Dorong Sinergi dan Creative Financing
Khofifah juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, DPRD, perguruan tinggi, dunia usaha hingga berbagai mitra strategis di dalam maupun luar negeri.
Di tengah kebijakan penyesuaian anggaran, ia mengingatkan seluruh kepala OPD agar tidak menjadikan keterbatasan fiskal sebagai alasan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Mengutip pesan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Khofifah menegaskan bahwa yang harus disesuaikan adalah strategi pengelolaan anggaran, bukan target pelayanan.
“Yang disesuaikan adalah anggarannya. Tetapi output, outcome, dan manfaat program tidak boleh berkurang,” ujarnya.
Untuk itu, ia mendorong seluruh perangkat daerah terus mengembangkan berbagai inovasi creative financing guna menciptakan sumber-sumber pembiayaan baru sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Khofifah memberi apresiasi kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi pembiayaan sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD dalam dua tahun terakhir.
“Saya berharap seluruh OPD juga mampu melihat potensi yang sama. Bangun jejaring, lakukan kolaborasi, dan hadirkan inovasi pembiayaan agar program pembangunan tetap berjalan optimal meskipun menghadapi penyesuaian anggaran,” tandasnya.
Di akhir sambutannya, Khofifah mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik dan berharap mereka segera beradaptasi, memperkuat kolaborasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional, cepat, transparan, dan akuntabel.
Enam Pejabat yang Dilantik
Adapun enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik pada kesempatan tersebut, yakni:
- R. Heru Wahono Santoso, S.Sos., M.M., dari Kepala Bakorwil Madiun menjadi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
- Dr. Iwan, S.Hut., M.M., dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur.
- Budi Raharjo, S.E., M.Si., dari Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia menjadi Kepala Bakorwil Jember Provinsi Jawa Timur.
- I Nyoman Gunadi, S.T., M.T., dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.
- Arif Endro Utomo, S.T., M.T., dari Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur menjadi Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.
- Dr. MHD. Aftabuddin Rijaluzzaman, S.Pt., M.Si., dari Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur menjadi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur.
Siap Jalankan Amanah di Bakorwil Jember
Sementara itu, Budi Raharjo, S.E., M.Si., yang dilantik sebagai Kepala Bakorwil Jember Provinsi Jawa Timur, menyatakan siap mengemban amanah sekaligus menghadapi tantangan dalam mengawal pembangunan di wilayah kerjanya.
Menurut Budi, Bakorwil Jember merupakan kawasan yang memiliki potensi besar, baik dari sisi sumber daya alam, sektor pariwisata, maupun kekayaan budaya yang terus berkembang.
“Ini menjadi amanah sekaligus tantangan bagi saya untuk bertugas di Bakorwil Jember. Wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar, destinasi wisata yang berkembang, serta kekayaan budaya yang sangat dinamis,” ujar Budi.
Ia menegaskan akan menjalankan fungsi Bakorwil sebagai perpanjangan tangan Gubernur Jawa Timur dalam mengoordinasikan pelaksanaan program-program pemerintah provinsi di wilayah kerja Bakorwil Jember.
“Kami akan memperkuat koordinasi dan sinergi dengan seluruh perangkat daerah Provinsi Jawa Timur, pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai mitra strategis agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (why)
