Pancaroba Ancam Jatim, BPBD Siagakan 1.000 Personel dan 73 Alat Peringatan Dini

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim Gatot Soebroto.

 

Sidoarjo, Nusantaradigital.online – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah selama masa pancaroba hingga musim hujan. Sebanyak 1.000 personel gabungan BPBD kabupaten/kota disiapkan untuk merespons potensi bencana, mulai dari angin puting beliung, tanah longsor hingga banjir.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim Gatot Soebroto mengatakan, langkah antisipasi dilakukan menyusul informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi perubahan kondisi cuaca pada 11–17 November 2026.

Menurutnya, masa pancaroba berpotensi memicu cuaca ekstrem yang dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi. Karena itu, kesiapsiagaan tidak hanya dilakukan melalui pengerahan personel, tetapi juga penguatan peralatan, logistik, dan koordinasi lintas sektor.

“Sudah dilakukan apel kesiapsiagaan penanganan darurat bencana oleh Bapak Kapolda dengan melibatkan semua unsur terkait. Ibu Gubernur juga sudah mengirimkan surat antisipasi ancaman bencana hidrometeorologi basah,” kata Gatot.

BPBD Jatim juga berkoordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), terutama Dinas PU Pengairan, Cipta Karya, dan Bina Marga. Kolaborasi tersebut mencakup pembersihan sungai, normalisasi saluran, hingga penyiapan alat berat untuk mengantisipasi banjir dan longsor yang berpotensi mengganggu akses transportasi.

Kesiapsiagaan juga difokuskan pada potensi banjir bandang, khususnya di wilayah lereng gunung. Gatot menyebut material sisa kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seperti pohon tumbang dan material yang menyumbat aliran sungai, dapat meningkatkan risiko banjir bandang ketika hujan deras terjadi.

“Karena itu, kami meminta teman-teman BPBD menyiagakan personel Tim Reaksi Cepat (TRC), peralatan, serta meningkatkan kolaborasi dengan masyarakat dan relawan,” ujarnya.

Selain personel, BPBD Jatim mengandalkan sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) untuk mempercepat penyampaian informasi potensi bencana kepada masyarakat.

Gatot menyebut BPBD Jatim memiliki sekitar 73 unit EWS. Namun, beberapa perangkat sempat mengalami kerusakan dan saat ini masih dalam proses perbaikan. Pihaknya menargetkan seluruh perangkat tersebut kembali berfungsi pada Desember mendatang.

“Yang punya BPBD Jawa Timur ada kurang lebih 73, insyaallah siap. Memang ada beberapa yang kemarin sempat rusak. Ini proses perbaikan, insyaallah di masa musim hujan di bulan Desember nanti semuanya sudah berfungsi,” jelasnya.

BPBD Jatim juga menggandeng Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk mengembangkan dan menyediakan perangkat EWS di sejumlah titik rawan banjir.

Di sisi lain, penguatan kesiapsiagaan berbasis masyarakat dilakukan melalui pembentukan desa rawan bencana. Hingga kini, sekitar 2.000 desa telah terbentuk dan mendapatkan pendampingan dari BPBD provinsi maupun kabupaten/kota bersama relawan.

Gatot mengatakan, masyarakat di desa-desa tersebut telah dibekali pengetahuan mengenai penanganan bencana secara mandiri, pengenalan lingkungan rawan, serta jalur evakuasi.

Pengalaman menghadapi banjir lahar dingin di Lumajang menjadi salah satu contoh pentingnya kesiapan masyarakat di kawasan rawan bencana.

“Pada saat terjadi bencana, teman-teman di desa tersebut sudah bisa bergerak secara mandiri. Mereka juga sudah melakukan simulasi dan mengenali jalur evakuasi,” katanya.

BPBD Jatim turut mendorong pembentukan desa rawan bencana di wilayah yang belum terjangkau. Upaya tersebut dilakukan bersama dunia usaha, organisasi relawan, termasuk LPB, NU, Muhammadiyah, serta perguruan tinggi.

Untuk mendukung penanganan darurat, BPBD Jatim telah menggerakkan distribusi logistik ke kabupaten/kota. Bantuan tersebut antara lain berupa makanan siap saji, biskuit, makanan kaleng, serta perlengkapan penanganan banjir seperti sandbag dan sesek.

Gatot menjelaskan, makanan siap saji menjadi kebutuhan penting karena warga terdampak banjir sering kali tidak dapat memasak akibat rumah terendam maupun akses yang terputus. Logistik serupa juga dibutuhkan tim penolong yang bekerja di lapangan.

Sementara itu, terkait anggaran BPBD Jatim tahun 2027 yang disebut mencapai Rp17,2 miliar, Gatot mengatakan penyusunannya masih dalam proses penyesuaian dengan kebutuhan dan potensi ancaman bencana.

Menurutnya, alokasi anggaran tidak hanya berorientasi pada pengadaan logistik, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan penanganan bencana yang diperkirakan terjadi tahun depan.

“Kalau kebutuhan untuk masa kekeringan yang panjang, maka akan ditambahkan distribusi air. Apabila BMKG menginformasikan curah hujannya lebih panjang, maka kita alihkan juga untuk antisipasi banjir,” ungkapnya.

Ia menambahkan, proses finalisasi anggaran masih berjalan hingga akhir Desember dengan mempertimbangkan masukan BPBD kabupaten/kota dan informasi prakiraan cuaca BMKG.

Gatot menegaskan, kecepatan respons menjadi perhatian utama dalam penanganan bencana. Karena itu, koordinasi dengan TNI-Polri, OPD teknis, pemerintah kabupaten/kota, relawan, dan masyarakat terus diperkuat agar bantuan personel maupun peralatan dapat segera diterjunkan ketika terjadi bencana.(why)

By why hum

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Verified by MonsterInsights