Bangunan hingga Jalur Evakuasi Pesantren di Jatim Bakal Dikaji, Ini Langkah BPBD

Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Soebroto

 

Mojokerto, Nusantaradigital.online – Ancaman bencana tidak hanya mengintai permukiman dan fasilitas umum. Sejumlah pondok pesantren di Jawa Timur ternyata juga berada di kawasan dengan tingkat kerawanan bencana tinggi. Kondisi tersebut mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim memperluas upaya mitigasi melalui pemetaan dan pembentukan Pesantren Tangguh Bencana.

Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Soebroto mengungkapkan, dari lebih 7.000 pesantren yang tersebar di Jawa Timur, sekitar 5.000 di antaranya menjadi sasaran program penguatan kesiapsiagaan bencana karena berada di wilayah yang memiliki potensi ancaman.

Pemetaan dilakukan dengan mencocokkan atau melakukan overlay antara lokasi pesantren dan peta kawasan rawan bencana. Ancaman yang menjadi perhatian meliputi banjir, tanah longsor hingga angin puting beliung.

“Setelah dilakukan overlay, banyak pesantren yang berada di wilayah rentan tinggi bencana. Dari tujuh ribu lebih pesantren yang ada di Jawa Timur, ada lima ribu yang menjadi target kami,” ungkap Gatot.

Menurutnya, pemetaan tersebut penting agar program mitigasi tidak dilakukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan karakteristik ancaman di setiap wilayah.

BPBD Jatim juga tidak ingin pembentukan pesantren tangguh bencana hanya berhenti pada sosialisasi. Aspek keselamatan bangunan turut menjadi perhatian dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kompetensi teknis.

Dalam pelaksanaannya, BPBD akan berkolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Sosial, Biro Kesejahteraan Rakyat, serta OPD terkait lainnya. Keterlibatan instansi teknis diperlukan agar hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan kepada pengelola pesantren sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

“Untuk bangunan, pasti kita melibatkan teman-teman PU untuk peninjauan pada pesantren-pesantren yang ada. Jadi, pada saat kita melakukan kegiatan tersebut ada keterlibatan PU, Dinsos, Kesra dan OPD lainnya,” jelasnya.

Gatot menegaskan, hasil pemetaan dan pemeriksaan tersebut diharapkan menjadi bahan tindak lanjut bagi pengelola pesantren. Jika ditemukan potensi kerawanan pada bangunan, pihak pesantren perlu melakukan pembenahan berdasarkan rekomendasi instansi teknis.

BPBD Jatim menargetkan pada 2027 mulai membentuk tujuh Pesantren Tangguh Bencana. Program tersebut telah mendapatkan dukungan Gubernur Jawa Timur.

Namun, pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi hingga media.

Gatot menjelaskan, penentuan lokasi prioritas tidak semata-mata berdasarkan jumlah pesantren di suatu daerah. BPBD akan melihat tingkat ancaman dan kondisi faktual di lapangan. Dari sepuluh daerah yang menjadi perhatian awal, lokasi yang paling membutuhkan intervensi akan diprioritaskan.

“Artinya, kita akan melihat dulu kondisi di lapangan seperti apa. Kalau ancamannya banjir, kita lihat wilayah yang terdampak. Kalau ada potensi longsor, kita sesuaikan lagi,” ujarnya.

Menurut Gatot, program Pesantren Tangguh Bencana nantinya dapat berjalan beriringan dengan Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). (why)

 

By why hum

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Verified by MonsterInsights