Surabaya, Nusantaradigital.online – Pembiayaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur mendatang dinilai perlu melibatkan pemerintah kabupaten/kota agar tidak seluruhnya membebani APBD provinsi. Fraksi Partai NasDem DPRD Jatim bahkan memperkirakan skema pendanaan bersama atau sharing dengan 38 kabupaten/kota berpotensi menghemat anggaran hingga Rp899,98 miliar.
Dorongan tersebut disampaikan Fraksi NasDem saat menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Kamis (5/11/2026).
Meski menyetujui pembentukan dana cadangan sebesar Rp600 miliar, NasDem mengingatkan agar pemerintah provinsi tidak hanya berfokus pada menyiapkan dana, tetapi juga mencari formula pembiayaan yang lebih efisien.
Juru Bicara Fraksi NasDem, Ahmad Iwan Zunaih, mengatakan dana cadangan tersebut direncanakan dihimpun secara bertahap selama tiga tahun. Masing-masing Rp200 miliar melalui APBD 2027, 2028, dan 2029.
Menurut dia, kebutuhan pembiayaan Pilgub Jatim terus meningkat dalam beberapa kali penyelenggaraan. Pada 2008 anggaran tercatat Rp535 miliar, naik menjadi Rp576 miliar pada 2013, kemudian Rp817 miliar pada 2018, hingga mencapai Rp1,086 triliun pada Pilgub 2024.
Di sisi lain, kemampuan fiskal Jatim sedang menghadapi tekanan akibat pengurangan dana transfer dan penurunan Dana Bagi Hasil. Kondisi tersebut diperkirakan mengurangi kapasitas fiskal daerah sekitar Rp2 triliun hingga Rp2,5 triliun.
“Pembiayaan pemilihan yang dibebankan sekaligus dalam satu tahun anggaran berpotensi menimbulkan tekanan fiskal,” kata pria yang akrab disapa Gus Iwan tersebut.
Karena itu, NasDem menilai dana cadangan diperlukan sebagai penyangga agar pembiayaan Pilgub tidak mengganggu keberlanjutan program pemerintah, terutama pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, infrastruktur, dan pelayanan publik.
Namun, upaya efisiensi dinilai tidak cukup hanya dengan mencicil pembentukan dana cadangan. NasDem mendorong penerapan dana sharing antara Pemprov Jatim dan 38 pemerintah kabupaten/kota.
Berdasarkan data KPU yang disampaikan dalam pandangan fraksi, estimasi kebutuhan anggaran KPU Jatim dapat ditekan dari Rp1,807 triliun menjadi Rp907,86 miliar melalui skema pendanaan bersama. Artinya, terdapat potensi penghematan sekitar Rp899,98 miliar dari sisi pembiayaan pemerintah provinsi.
Untuk merealisasikan skema tersebut, NasDem meminta Gubernur Jatim segera menerbitkan keputusan gubernur terbaru sebagai pembaruan Keputusan Gubernur Nomor 188/87/KPTS/013/2022. Aturan itu diperlukan untuk memperjelas mekanisme pembagian pembiayaan, khususnya honorarium badan ad hoc penyelenggara pemilihan, sehingga tidak seluruhnya ditanggung APBD provinsi.
Selain efisiensi anggaran, NasDem turut mengingatkan adanya ketidakpastian jadwal Pilgub berikutnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan pemilu nasional dan pemilihan daerah berpotensi menggeser pelaksanaan Pilgub Jatim ke sekitar 2031.
Persoalan ini perlu diantisipasi karena skema penyisihan dana cadangan dalam Raperda hanya direncanakan hingga 2029. NasDem meminta Pemprov Jatim mengevaluasi perkembangan jadwal pemilihan dan kemampuan keuangan daerah setiap tahun.
Apabila terdapat perubahan kebutuhan anggaran maupun besaran penyisihan tahunan, penyesuaian harus dilakukan melalui perubahan peraturan daerah, bukan sekadar kebijakan tersendiri.
Dari sisi tata kelola, dana cadangan akan ditempatkan dalam rekening tersendiri yang dikelola Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Dana yang belum digunakan dapat ditempatkan pada deposito berisiko rendah. Sementara hasil penempatannya wajib dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai pendapatan asli daerah yang sah.
NasDem juga meminta saldo dana cadangan dan hasil pengelolaannya dilaporkan secara berkala kepada DPRD, termasuk dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
“Posisi saldo dana cadangan beserta hasil penempatannya dilaporkan secara berkala kepada DPRD,” pungkas Gus Iwan yang juga Rektor Universitas Sunan Drajat Lamongan tersebut. (why)
