Surabaya, Nusantaradigital.online – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Jawa Timur memastikan akan kembali menggelar aksi lanjutan untuk mengawal sejumlah tuntutan yang telah disuarakan kepada pemerintah. Langkah tersebut menyusul belum adanya respons resmi pemerintah setelah mahasiswa menggelar aksi solidaritas bersama elemen masyarakat sipil di Kota Malang.
Koordinator Daerah BEM Nusantara Jawa Timur, Deni Oktaviano Pratama, mengatakan aksi sebelumnya dilakukan dengan melebur bersama elemen masyarakat sipil di kawasan Jalan Lingkar DPRD hingga Balai Kota Malang.
Meski telah menyampaikan aspirasi melalui aksi tersebut, Deni menyebut hingga kini belum ada komunikasi maupun respons resmi dari pemerintah terkait tuntutan yang disuarakan mahasiswa.
“Mengingat hingga hari ini seluruh tuntutan BEM Nusantara Jawa Timur belum juga dipenuhi, kami memastikan langkah pergerakan tidak akan berhenti. Kami akan terus memperkuat konsolidasi serta memperdalam kajian berbasis data yang lebih masif dan komprehensif guna mengawal setiap substansi tuntutan yang telah kami perjuangkan,” ujar Deni, Rabu (4/11/2026).
Deni yang berasal dari Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi tersebut menilai sejumlah persoalan memang telah menjadi perhatian pemerintah. Namun, masih terdapat isu krusial yang dinilai belum menjadi prioritas penyelesaian, salah satunya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut dia, sebagai organisasi mahasiswa yang berakar di daerah, BEM Nusantara Jatim merasakan langsung dampak kebijakan pemerintah pusat terhadap masyarakat daerah. Karena itu, gerakan mahasiswa di Jawa Timur akan terus diselaraskan dengan perjuangan di tingkat nasional.
Selain karhutla, BEM Nusantara Jatim juga menyoroti sejumlah kebijakan nasional, di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Deni menyatakan pihaknya mendesak penghentian kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat.
Mahasiswa juga menaruh perhatian terhadap ancaman penyempitan ruang sipil dan kebebasan demokrasi. Salah satu yang dikritisi adalah pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yonif TP) yang dinilai berpotensi memperluas peran militer ke ranah sipil.
“Kami menuntut agar TNI dikembalikan sepenuhnya ke fungsi dasarnya di barak demi menjaga iklim demokrasi,” tegasnya.
Deni mengatakan, pengawalan terhadap seluruh tuntutan dilakukan melalui pendekatan berbasis data dan kajian ilmiah. Langkah tersebut menjadi dasar bagi mahasiswa untuk mengukur perkembangan serta keberhasilan setiap tuntutan yang diperjuangkan.
Di sisi lain, BEM Nusantara Jatim memastikan aksi lanjutan akan digelar dalam waktu dekat. Gerakan tersebut tidak hanya akan dipusatkan di Surabaya, tetapi juga diperluas ke berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur.
Deni menyebut terdapat 81 kampus yang tergabung dalam BEM Nusantara Jatim. Seluruh jaringan tersebut akan dikonsolidasikan untuk memperkuat gerakan dan pengawalan terhadap tuntutan mahasiswa.
“Sudah kami aplikasikan sampai per hari ini belum ada respons masif dari pihak pemerintah. Namun, kami akan menggelar aksi lanjutan secepatnya,” katanya.
Ia menegaskan perjuangan mahasiswa tidak akan berhenti pada satu aksi. Konsolidasi lintas kampus dinilai penting agar aspirasi yang disampaikan memiliki kekuatan lebih besar dan tidak berhenti sebagai tuntutan di jalanan.
“Kami tidak akan pernah berhenti bergerak dan bertindak, karena senjata utama seorang mahasiswa adalah aksi nyata di jalanan. Perjuangan ini tidak akan berhenti di ibu kota provinsi, di Surabaya saja. Kami akan terus melebarkan sayap perlawanan hingga ke seluruh kabupaten/kota dan mengonsolidasikan seluruh kampus yang tergabung dalam BEM Nusantara di penjuru Jawa Timur,” pungkasnya. (tri)
