Surabaya, Nusantaradigital.online – DPRD Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menyepakati pembentukan dana cadangan sebesar Rp600 miliar untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur mendatang.
Persetujuan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Jatim yang dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Kamis (5/11/2026).
Dana cadangan tersebut direncanakan dialokasikan secara bertahap selama tiga tahun anggaran melalui APBD Jawa Timur. Besarannya dapat ditambah atau dikurangi sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam pendapat akhir gubernur, Khofifah menyampaikan bahwa pembentukan dana cadangan merupakan langkah untuk memastikan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan Pilgub dapat dipersiapkan lebih awal.
Menurutnya, pengelolaan dana cadangan harus dilakukan secara terencana, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaannya juga perlu memperhatikan kebutuhan belanja wajib dan mengikat, kesinambungan pelayanan publik, serta kemampuan keuangan daerah.
Khofifah menjelaskan, sumber dana cadangan berasal dari APBD yang bersumber dari penyisihan penerimaan daerah. Namun, terdapat sejumlah penerimaan yang tidak dapat digunakan, yakni dana alokasi khusus (DAK), pinjaman daerah, serta penerimaan lain yang penggunaannya telah dibatasi untuk pengeluaran tertentu.
Ia menegaskan, pengelolaan dana tersebut harus disertai pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan juga perlu melibatkan berbagai pihak, baik pengawasan internal pemerintah maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Pengelolaan yang baik pada pengeluaran pembiayaan dan pencairan pada penerimaan pembiayaan akan disertai tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan,” demikian substansi pendapat akhir gubernur dalam rapat paripurna tersebut.
Khofifah menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Sebelum pendapat akhir gubernur disampaikan, masing-masing fraksi DPRD Jatim juga telah menyampaikan pandangan akhir terhadap raperda tersebut. Selanjutnya, persetujuan bersama ditandai dengan penandatanganan berita acara antara pimpinan DPRD Jatim dan gubernur.
Pemprov Jatim berharap pembentukan dana cadangan ini dapat memperkuat kesiapan pendanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, sekaligus menjaga agar kebutuhan pembiayaan politik daerah tidak mengganggu prioritas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Selain agenda pembentukan dana cadangan Pilgub, rapat paripurna tersebut juga membahas sejumlah agenda lain, di antaranya laporan Badan Anggaran atas pembahasan Raperda APBD Jatim Tahun Anggaran 2027, laporan pembahasan Raperda tentang Obat Bahan Alam, penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027, serta penetapan rencana kerja DPRD Jatim Tahun 2027. (why)
