Pasuruan, Nusantaradigital.online – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) R. Soerjo, Kabupaten Pasuruan, Selasa (20/10/2026) malam. Selain menekankan keselamatan petugas dan relawan, Khofifah meminta pemenuhan kebutuhan air bersih warga terdampak menjadi prioritas.
Dalam rapat koordinasi di posko penanganan kebakaran di Hutan Cempaka, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Khofifah mengingatkan bahwa proses pemadaman harus mempertimbangkan kondisi medan, arah angin, perkembangan api, serta keamanan personel di lapangan.
“Yang harus kita lakukan sekarang kewaspadaan dan kehati-hatian para relawan,” kata Khofifah.
Perhatian terhadap keselamatan petugas menjadi penting setelah penanganan karhutla di kawasan Gunung Bromo menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan keterangan Khofifah, lima relawan meninggal dunia dan satu orang masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
Khofifah menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Ia mengatakan Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur telah mengunjungi lima keluarga yang ditinggalkan korban. Sementara itu, biaya perawatan korban yang masih dirawat ditanggung Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Menurut Khofifah, angin kencang menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko dalam penanganan kebakaran di kawasan pegunungan. Karena itu, mitigasi harus dilakukan dengan memperhatikan perubahan cuaca dan kondisi lapangan.
“Koordinasi dengan apakah Manggala Agni ataukah MPA (Masyarakat Peduli Api), ataukah relawan yang lain dengan kepala desa, camat dan semua jajaran TNI-Polri yang sudah memiliki pemetaan dengan baik maka bisa melakukan langkah-langkah pengamanan dan pemadaman maupun pembasahan,” ujarnya.
Berdasarkan laporan Dinas Kehutanan Jawa Timur, sebanyak 493 personel gabungan terlibat dalam penanganan karhutla selama periode 13–19 Oktober 2026. Mereka berasal dari unsur polisi kehutanan, Manggala Agni, BPBD, Polri, penyuluh kehutanan, Masyarakat Peduli Api, relawan, dan warga setempat.
Personel tersebut dikerahkan untuk menangani kebakaran di wilayah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Khofifah menyebut masih terdapat 92 titik panas atau hotspot yang terdeteksi di kawasan Tahura R. Soerjo saat laporan disampaikan.
Ia juga meminta dukungan logistik, peralatan pelindung, layanan kesehatan, komunikasi antartim, serta pengaturan waktu istirahat bagi personel agar operasi pemadaman berlangsung aman dan efektif.
Pipa Air Bersih Sepanjang 10,26 Kilometer Terdampak
Selain penanganan api, pemerintah juga menghadapi persoalan kerusakan jaringan distribusi air bersih di desa-desa penyangga kawasan Tahura R. Soerjo.
Laporan penanganan mencatat total 10.260 meter pipa air terdampak atau rusak di tiga desa di Kabupaten Pasuruan. Rinciannya, 4.000 meter di Desa Tambaksari, 3.750 meter di Desa Jatiarjo, dan 2.510 meter di Desa Dayurejo.
Khofifah meminta pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat tetap dijaga selama proses penanganan kebakaran dan pemulihan jaringan berlangsung.
“Kita juga harus menjaga sumber air dan memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi,” tegasnya.
Untuk penanganan jangka pendek, pemerintah menyiapkan distribusi air bersih kepada warga. Adapun solusi jangka panjang akan dilakukan melalui pemetaan sumber air, pembangunan sumur bor, atau penyaluran air dari sumber yang tersedia melalui jaringan pipa.
Khofifah menyebut Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah memetakan titik-titik pipa yang terdampak. Pemerintah provinsi dan kabupaten selanjutnya perlu menyelaraskan langkah pemulihan sesuai kondisi sumber air di masing-masing lokasi.
Perlindungan mata air dan daerah tangkapan air juga menjadi perhatian. Kerusakan vegetasi di kawasan tersebut berpotensi memengaruhi fungsi tata air yang menopang kebutuhan masyarakat di desa penyangga.
Tahura R. Soerjo memiliki luas 27.868,30 hektare dan membentang di enam kabupaten/kota, dengan 57 desa penyangga. Kawasan ini memiliki fungsi penting bagi perlindungan keanekaragaman hayati, penyimpanan karbon, serta keberlanjutan sumber daya air.
Ajukan Bantuan Helikopter untuk Pemadaman
Untuk mempercepat penanganan karhutla, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah mengomunikasikan permohonan bantuan helikopter untuk melakukan pemadaman melalui pengeboman air atau water bombing.
“Kita sudah mengomunikasikan agar mendapatkan perbantuan heli untuk melakukan water bombing. Saya rasa kalau ada water bombing kita bisa lebih efektif,” kata Khofifah.
Upaya pemadaman tersebut diharapkan dapat mendukung operasi di kawasan yang memiliki medan terjal dan akses terbatas. Meski demikian, Khofifah menegaskan bahwa setiap langkah penanganan harus tetap mengutamakan keselamatan personel.
Di sisi lain, pemerintah juga mengharapkan hujan segera turun untuk membantu mengatasi kebakaran dan kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur.
Sebagai bagian dari ikhtiar tersebut, Khofifah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 400.8.1/37860/011.2/2026 tentang Pelaksanaan Salat Istisqa’, yang ditetapkan di Surabaya pada 20 Oktober 2026.
Surat edaran itu ditujukan kepada bupati dan wali kota se-Jawa Timur, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, serta pimpinan pondok pesantren. Para pihak diminta menggerakkan dan memfasilitasi pelaksanaan salat istisqa’ di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan, terutama di wilayah terdampak kekeringan.
Dalam surat tersebut disebutkan bahwa hingga awal Oktober 2026, sebanyak 25 kabupaten/kota telah menetapkan status kedaruratan kekeringan.
Pelaksanaan salat istisqa’ diharapkan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), ulama, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan Islam, takmir masjid, pondok pesantren, aparatur sipil negara, dan masyarakat.
Selain salat istisqa’, masyarakat juga diajak memperbanyak istigfar, sedekah, dan doa, serta menjaga dan menghemat penggunaan air. Pemerintah daerah diminta memperkuat sinergi untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih.
Khofifah mengatakan berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan diperkirakan turun pada periode Desember 2026 hingga Februari 2027. Karena itu, langkah mitigasi dan pencegahan kebakaran perlu terus dilakukan sambil menunggu perubahan kondisi cuaca.
Ia mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran di dalam maupun sekitar kawasan hutan, mematuhi pembatasan akses, serta segera melaporkan kemunculan api atau asap kepada petugas. Warga yang terlibat dalam penanganan kebakaran juga harus berada dalam koordinasi petugas dan menggunakan perlengkapan yang sesuai.
“Yang kita perjuangkan adalah keselamatan manusia dan keberlanjutan kehidupan. Petugas harus terlindungi, warga harus aman, dan sumber air harus tetap terjaga. Inilah tanggung jawab bersama yang harus kita jalankan dengan gotong royong,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut dimoderatori Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur dan dihadiri Bupati Pasuruan, Kapolres Pasuruan, Kepala Divisi Regional Perum Perhutani Jawa Timur, Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, jajaran BPBD provinsi dan kabupaten, pengelola UPT Tahura R. Soerjo, serta unsur TNI-Polri dan pemerintah kecamatan setempat.(fit)
