Mojokerto, Nusantaradigital.online – Pemerintah Kota Mojokerto memastikan kesesuaian antara laporan kinerja yang disampaikan dengan implementasi di lapangan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, Agung, usai melakukan konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kemarin ada beberapa hal yang kita paparkan kepada KPK. Di antaranya proyek strategis, jumlah pokir yang diakomodir, penganggaran dana hibah dan bansos dari APBD, termasuk anggaran perjalanan dinas DPRD. Kita juga konsultasikan risiko dari perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang/jasa tahun 2025,” terangnya.
Agung mengungkapkan, pada tahun 2024, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah – Monitoring Center for Prevention (IPKD-MCSP) Kota Mojokerto menjadi yang terbaik untuk kategori pemerintah daerah, dengan capaian nilai tertinggi di Jawa Timur.
“Sebagaimana yang kita paparkan kepada KPK, nilai untuk masing-masing area IPKD-MCSP sampai bulan Agustus 2025 cukup bagus, yaitu 50,41 untuk perencanaan; 52,85 dalam area penganggaran; dan 75,33 untuk Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ),” jelasnya.
Adapun capaian untuk area IPKD-MCSP lainnya adalah sebagai berikut: Layanan Publik (50,97), Manajemen ASN (27,66), Pengelolaan Barang Milik Daerah (39,10), Optimalisasi Penerimaan Daerah (22,66), dan Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (35,30).
Menurut Agung, nilai tersebut masih akan terus bergerak dinamis. “Nilai ini tentu masih terus berubah seiring dengan pemenuhan data dukung yang terus kita cukupi hingga akhir tahun 2025,” pungkasnya.
