Surabaya, Nusantaradigital.online – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, memimpin rapat koordinasi (rakor) antisipasi kekeringan tahun 2026 dengan menekankan percepatan langkah konkret di lapangan serta penguatan sinergi lintas sektor.
Dalam arahannya, Emil menegaskan bahwa waktu menjadi faktor krusial dalam menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan mulai terasa pada pertengahan tahun. Ia meminta seluruh daerah segera mempercepat masa tanam dengan memanfaatkan sisa air hujan
“April-Mei masih ada air, sehingga jangan sampai jeda antara panen dan tanam terlalu lama. Ini harus dikejar,” ujar Emil.
Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta penyesuaian varietas tanaman agar tetap produktif di tengah ancaman kekeringan.
Sementara itu, Direktur Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Kementerian Pertanian, Asmara, memaparkan sejumlah langkah strategis nasional dalam menghadapi musim kemarau.
Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan berbagai infrastruktur air seperti irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, embung, hingga rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang harus segera dioptimalkan di daerah.
“Kami mendorong percepatan verifikasi dan pemanfaatan infrastruktur yang sudah dibangun, agar bisa langsung digunakan pada April dan Mei untuk mengantisipasi kekeringan,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pemetaan wilayah rawan kekeringan telah dilakukan hingga tingkat kecamatan, dengan sejumlah daerah di Jawa Timur seperti Lamongan, Jombang, dan Gresik masuk kategori rawan.
Dari sisi kebencanaan, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Raditya Jati, menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam penanganan bencana, termasuk kekeringan.
Menurutnya, selama ini anggaran lebih banyak terserap untuk penanganan darurat, bukan mitigasi.
“Jangan menunggu bencana terjadi baru bergerak. Fokus kita harus pada pencegahan dan kesiapsiagaan,” tegas Raditya.
Ia juga mengingatkan bahwa kekeringan merupakan bagian dari bencana hidrometeorologi yang terus meningkat akibat perubahan iklim. Oleh karena itu, seluruh daerah diminta memperkuat rencana kontinjensi dan meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana.
Rakor ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, kepala daerah kabupaten/kota, serta kepala dinas terkait se-Jawa Timur. Pemerintah daerah diminta segera menindaklanjuti hasil rakor dengan langkah konkret di lapangan.
