Anggota Pansus dari Partai Golkar , Adam Rusydi, saat memberikan keterangan
Surabaya, Nusantaradigital.online — Kritik terhadap ketimpangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur mengemuka dalam pembahasan LKPJ 2025.
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim menilai capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33 persen belum sepenuhnya berdampak pada pemerataan kesejahteraan masyarakat. Anggota Pansus LKPJ DPRD Jatim, Adam Rusydi, menyampaikan bahwa secara makro kondisi ekonomi daerah memang menunjukkan stabilitas dengan inflasi sebesar 2,85 persen.
Namun, dampaknya terhadap penurunan kemiskinan dinilai belum signifikan. Pertumbuhan ini belum merata dan belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.Ia mengungkapkan, angka kemiskinan di Jawa Timur masih berada di kisaran 9,57 persen dalam lima tahun terakhir.
Selain itu, kualitas pekerjaan juga menjadi sorotan karena masih banyak masyarakat yang bekerja namun tetap berada dalam kondisi miskin.“Pengangguran memang rendah, tetapi kualitas pekerjaan masih rendah.
Banyak masyarakat bekerja tapi tetap miskin,” tegasnya.Pansus juga menyoroti ketimpangan wilayah yang masih tinggi. Empat kabupaten, yakni Probolinggo, Bangkalan, Sampang, dan Sumenep, disebut masih berada dalam klaster kemiskinan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, Bangkalan tercatat memiliki indeks keparahan kemiskinan tertinggi di Jawa Timur.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi di kawasan industri dan perkotaan, serta belum menjangkau wilayah rawan kemiskinan di Madura dan Tapal Kuda.
Artinya, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur belum inklusif,” katanya.Sementara itu, pihak Pemprov Jawa Timur hingga berita ini ditulis belum memberikan tanggapan atas pandangan Pansus tersebut. Upaya konfirmasi kepada Kepala Biro Perekonomian juga belum mendapat respons. (Why)
